Materi pembelajaran Level 1 Fondasi Bidang Kedokteran Pemasyarakatan ini mencakup empat domain kompetensi yang saling melengkapi dan bersama-sama membentuk fondasi yang kokoh bagi praktik kedokteran pemasyarakatan yang aman, efektif, dan berstandar etika tinggi.

• Regulasi dan Hak Kesehatan Warga Binaan: Domain ini mencakup pemahaman komprehensif tentang kerangka hukum nasional dan standar internasional yang mengatur hak-hak kesehatan warga binaan dan kewajiban dokter dalam konteks pemasyarakatan—mulai dari UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, UU Pemasyarakatan No. 22 Tahun 2022, UU Praktik Kedokteran No. 29 Tahun 2004, hingga Nelson Mandela Rules (2015), Bangkok Rules (2010), KODEKI, dan hak-hak pasien warga binaan yang wajib dihormati.
• Konsep Kedokteran Penjara (Prison Medicine): Domain ini mencakup pemahaman tentang pengertian dan ruang lingkup prison medicine sebagai bidang yang mengintegrasikan kedokteran klinis, kesehatan masyarakat, dan kedokteran forensik; karakteristik epidemiologis unik populasi warga binaan; faktor-faktor yang berkontribusi pada beban penyakit yang tinggi; dampak lingkungan penahanan terhadap kesehatan; prinsip ekuivalensi dalam layanan kesehatan; dual loyalty dilemma; reception health examination; dan peran dokter dalam tim multidisiplin.
• Kegawatdaruratan Medis dan Resusitasi Lanjutan: Domain ini mencakup kompetensi klinis dalam penanganan kegawatdaruratan medis di fasilitas yang terbatas—Advanced Cardiac Life Support (ACLS), penanganan kegawatan jalan napas lanjutan, manajemen syok komprehensif, penanganan overdosis zat, manajemen trauma akut, penanganan kegawatan psikiatri akut, protokol untuk hipoglikemia berat, hipertensi krisis, dan status epileptikus, serta triase medis dalam kondisi insiden massal menggunakan sistem START.
• Etika Kedokteran dalam Konteks Pemasyarakatan: Domain ini mencakup penerapan empat prinsip bioetika Beauchamp dan Childress dalam konteks unik pemasyarakatan; informed consent dalam kondisi penahanan; kerahasiaan medis versus kebutuhan keamanan institusi; larangan mutlak partisipasi dalam penyiksaan berdasarkan Deklarasi Tokyo dan Malta WMA; etika penanganan narapidana yang mogok makan; kewajiban pelaporan berdasarkan Istanbul Protocol; penilaian fitness to be detained; dan pendekatan klinis-etis dalam penanganan self-harm dan percobaan bunuh diri.